Pengaruh Global AS dengan Bantuan Keuangannya

Argentina telah menandatangani perjanjian swap mata uang dengan Amerika Serikat senilai hingga $20 miliar dengan tujuan “berkontribusi pada stabilitas ekonomi Argentina,” menurut bank sentral negara tersebut.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari paket dukungan keuangan besar-besaran dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, pendukung utama Presiden Argentina Javier Milei. Presiden Milei menghadapi tekanan yang semakin meningkat menjelang pemilihan paruh waktu 26 Oktober, karena Partai Freedom Advances pimpinan Milei berupaya memperluas perolehan kursi kongresnya yang terbatas.

Peso Argentina telah mengalami fluktuasi nilai yang sangat tajam menjelang pemungutan suara, menimbulkan kekhawatiran akan penurunan nilai mata uang lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang, dengan inflasi yang diperkirakan akan meningkat, sebuah tren yang telah dialami Argentina lebih dari sekali dalam beberapa dekade terakhir.

Selain perjanjian swap mata uang, pekan lalu Menteri Keuangan AS Scott Besant mengumumkan bahwa mereka berupaya mendapatkan tambahan pembiayaan sebesar $20 miliar dari “bank swasta dan dana kas negara” untuk mendukung ekonomi Argentina yang sedang kesulitan.

Milei memasuki Pemilu dalam posisi yang lebih lemah daripada sebelumnya, setelah gagal menstabilkan pelemahan peso, meskipun telah menghabiskan hampir seluruh cadangan dolar bank sentral dalam upaya untuk menopang mata uang tersebut.

Inflasi bulanan, yang sempat ditahan Milei setelah menjabat pada Desember 2023, kembali meningkat dalam beberapa bulan terakhir, memperburuk krisis ekonomi negara tersebut.

Saat menjamu Milei di Gedung Putih pekan lalu, Presiden Trump secara eksplisit mengancam para pemilih Argentina dengan penarikan bantuan AS jika sekutunya kalah dalam Pemilu, dengan mengatakan, “Jika dia kalah, kami tidak akan bermurah hati kepada Argentina.”

Trump menekankan bahwa paket bantuan AS untuk Argentina bergantung pada keberhasilan politik Milei, dan menambahkan, “Jika dia menang, kami akan tetap bersamanya. Jika dia tidak menang, kami akan pergi.”

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menulis, “Saya harap rakyat Argentina menyadari betapa hebatnya kinerjanya dan mendukungnya dalam pemilihan paruh waktu mendatang, sehingga kami dapat terus membantunya mewujudkan potensi luar biasa Argentina. Javier Milei mendapatkan dukungan penuh dan mutlak dari saya.”

Pernyataan-pernyataan ini dengan jelas menunjukkan dimensi politik dari dukungan AS. Paket bantuan keuangan ini tidak hanya dipandang sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan pengaruh Washington di Amerika Latin dan memperkuat seorang pemimpin yang dipandang sebagai sekutu ideologis pemerintahan Trump.

Sejak kemenangannya dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat telah muncul sebagai negara adidaya yang dominan dalam tatanan ekonomi global yang baru. IMF (International Monetary Fund), yang didirikan pada tahun 1944 di Konferensi Bretton Woods, merupakan salah satu alat utama Washington untuk meningkatkan pengaruh globalnya.

Mekanisme Kontrol AS
Amerika Serikat memegang 16,5% hak suara yang menentukan di IMF, yang secara efektif memberinya hak veto atas keputusan-keputusan penting yang membutuhkan mayoritas 85%.

Hak suara ini, dikombinasikan dengan kantor pusat IMF di Washington dan ketergantungan ekonomi global terhadap dolar AS, telah memungkinkan Amerika Serikat untuk mengarahkan kebijakan IMF sesuai dengan kepentingannya.

Melalui transaksi dolar yang diberlakukan melalui bank-bank AS, Amerika Serikat mengendalikan sebagian besar pengiriman uang, pembayaran perdagangan, dan arus investasi. Lebih lanjut, dolar terus memegang hampir dua pertiga cadangan devisa global, memberinya keunggulan kompetitif yang tak tertandingi oleh negara lain mana pun.

Contoh Penggunaan Politik IMF
Seiring waktu, campur tangan AS dalam keputusan IMF untuk membantu negara-negara yang sedang berjuang telah meningkat, sebagaimana ditentukan oleh kepentingan strategis negara adidaya dunia.

• Kasus Chili (1970-1973)
  Ketika Salvador Allende yang berhaluan sosialis terpilih sebagai presiden Chili pada tahun 1970, Amerika Serikat menekan IMF untuk menghentikan pinjaman kepada Chili setelah presiden tersebut mengadopsi kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan Amerika dan menasionalisasi industri tembaga yang dikuasai AS.

Setelah kudeta militer yang dipimpin Pinochet pada tahun 1973, bantuan segera dilanjutkan meskipun terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang menodai pemerintahannya, yang tentu saja tidak luput dari perhatian Washington, sehingga melemahkan narasi dukungan AS terhadap demokrasi dan kebebasan.

• Kasus Yunani (2015)
  Krisis utang Yunani mencapai puncaknya pada tahun 2015, dan pemerintahan sayap kiri yang dipimpin oleh Alexis Tsipras, yang berkuasa melalui pemilihan umum yang adil, berusaha bernegosiasi dengan IMF dan Uni Eropa untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik untuk dana talangan keuangan. Namun, IMF, atas desakan Amerika Serikat, bersikeras pada program penghematan yang ketat sebagai imbalan untuk menyelamatkan negara Eropa tersebut dari kebangkrutan.

Dampak terhadap Kredibilitas dan Efektivitas Kebijakan
Penggunaan IMF sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS telah merusak kredibilitasnya sebagai organisasi internasional yang netral, karena sering dipandang sebagai alat tekanan politik AS.

Dengan menelusuri lintasan intervensi AS melalui IMF, muncul pola-pola berulang yang mencerminkan penggunaan bantuan keuangan secara selektif.

Dukungan keuangan seringkali diberikan kepada pemerintah yang loyal kepada Washington, meskipun catatan hak asasi manusia mereka kontroversial. Bantuan ditahan dari pemerintah yang menentang kebijakan AS, terlepas dari kondisi ekonomi dan kemanusiaan penduduknya. Hal ini menegaskan bahwa bantuan seringkali lebih terikat pada aliansi politik dan militer daripada pada kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya.

Pengaruh AS, baik yang terkait dengan bantuan keuangan langsung maupun melalui organisasi internasional seperti IMF, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang integritas kebijakan dukungan keuangan AS untuk negara-negara miskin. Hal ini dengan jelas menyoroti pentingnya menyikapi bantuan AS secara hati-hati, sembari berupaya mereformasi struktur tata kelola IMF agar lebih representatif terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara emerging serta lebih mungkin meningkatkan efektivitas program reformasinya di negara-negara tersebut.[]

Sumber: dari berbagai sumber