Mengapa Kita Terbelakang? Meninjau Akar Masalah dan Perbaikan Sistem Pendidikan

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Mudir Madrasah Diniyah Lailiyah (MDL) Al-Fattah Kuningan

Ada pertanyaan yang sering muncul: Mengapa sebagian orang bisa maju dan berhasil, sementara kita justru terhenti di tempat? Apa yang sesungguhnya kurang, sehingga kita harus menghadapi kenyataan pahit ini: kekuasaan yang menindas, keterbelakangan, kebuntuan pembangunan, ketidakadilan, dan kemiskinan yang meluas?

Sebagian besar dari kita mungkin sepakat bahwa kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada kualitas pendidikannya. Tidak ada satu pun negara yang mampu berkembang dan berdiri tegak tanpa fondasi pendidikan yang kokoh.

Berdasarkan pengalaman, pengamatan, bacaan, serta kajian yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa akar permasalahan kita terletak pada sistem pendidikan—khususnya pada kurangnya kemauan politik yang sungguh-sungguh. Sayangnya, hingga saat ini, pemerintah dan pihak berwenang justru secara sistematis melemahkan kondisi pendidikan.

Di atas kertas, dalam berbagai rencana, kebijakan, dan pernyataan di hadapan publik, mereka seolah-olah mendukung dan menyerukan pembaruan pendidikan. Namun di balik layar, proses tersebut justru dihambat dan disabotase secara terencana. Hal ini terlihat dari penerapan materi pelajaran yang tersembunyi, kurikulum yang terlalu panjang namun isinya dangkal, beban belajar yang melelahkan bagi siswa sekaligus beban tugas yang memberatkan bagi guru. Lebih jauh lagi, nilai dan martabat profesi guru terus direndahkan, peran serta statusnya dikurangi, dan haknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dicabut.

Dalam menentukan pemimpin lembaga pendidikan, menyusun kurikulum, hingga menyediakan buku ajar, kepentingan kelompok atau partai politik sering kali didahulukan di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan. Praktek seperti ini jarang ditemukan di negara-negara lain. Tujuan utama dari melemahnya pendidikan yang layak adalah agar masyarakat tidak memperoleh pengetahuan dan kesadaran yang cukup.

Masyarakat yang memiliki kesadaran tidak akan mudah tunduk atau patuh secara membabi buta. Mereka tidak akan memandang penguasa atau tokoh tertentu seolah-olah berada di atas segalanya, tidak memuja individu secara berlebihan, maupun terjebak dalam keyakinan yang tidak berdasar. Masyarakat yang sadar akan memahami posisi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Mereka akan berani memperjuangkan haknya, menolak kebijakan yang merugikan kepentingan bersama, tidak menerima ketidakadilan, serta tidak merasa takut atau mengagungkan siapa pun secara berlebihan.

Inilah yang paling ditakuti dan berusaha dicegah oleh rezim yang otoriter dan penguasa yang sewenang-wenang. Ketika pendidikan dilemahkan, maka akan lahir generasi yang kurang memahami dirinya sendiri. Mereka akan mudah menerima penindasan, membenarkan segala kebijakan yang diberikan, dan mengikuti apa saja yang dikatakan oleh penguasa tanpa memahami makna di baliknya.

Selain itu, perhatian dan tenaga rakyat pun sengaja diarahkan hanya pada hal-hal yang bersifat mendesak sesaat: sekadar memenuhi kebutuhan makan bagi diri sendiri dan keluarga, atau terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Mereka disibukkan dengan tren penampilan, menonton hiburan, mengejar barang-barang terbaru, hingga mengeluarkan biaya besar hanya untuk hal-hal yang bersifat simbolis semata, seperti nomor telepon atau pelat kendaraan yang dianggap bernilai tinggi.

Pemerintah seolah-olah mengarahkan masyarakat agar lebih mementingkan hal-hal yang tampak luar saja: mengadakan pesta pernikahan yang megah demi dipuji orang lain, memamerkan merek pakaian mewah, mengundang artis terkenal dengan bayaran yang sangat tinggi hanya untuk tampil sebentar, dan hal-hal serupa yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.

Jika kita bertanya kepada para pemangku kebijakan pendidikan di negara ini, apa sebenarnya tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan? Apa yang diharapkan dari seorang siswa setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun di sekolah dan 4 tahun lagi di perguruan tinggi—selama 16 tahun menghabiskan waktu di lingkungan pendidikan? Keterampilan dan pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Mengapa hal itu diperlukan? Bagaimana keterkaitan antar jenjang pendidikan? Dan persiapan apa saja yang telah disiapkan negara untuk mewujudkannya?

Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab dengan jelas. Saya telah berbincang dengan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat paling atas hingga pelaksana di lapangan, termasuk mereka yang bertugas menyusun materi ajar untuk jenjang paling dasar sekalipun.

Singkatnya, inti masalahnya adalah kurangnya kemauan politik yang kuat. Semua kelemahan lain bermula dari hal ini: tidak adanya visi nasional yang jelas, kebijakan pendidikan yang tidak efektif, penggunaan kurikulum yang lemah atau hanya meniru dari luar negeri, keterbatasan kemampuan pengelola pendidikan dan tenaga pengajar, kurangnya perbaikan kurikulum yang berkelanjutan, serta tidak tersedianya lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi.

Lalu, apa solusinya?

Kuncinya terletak pada kemauan politik yang sungguh-sungguh, disertai dengan penyusunan visi nasional dan strategi yang jelas dalam menetapkan tujuan pendidikan—terbebas dari kepentingan ideologi kelompok, persaingan partai politik, maupun pengaruh kekuasaan ekonomi. Inilah dasar utama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan sekaligus menjadi landasan dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di Indonesia.

Pembaruan dapat dimulai dengan menyerahkan tugas ini kepada tenaga profesional yang kompeten dan berdedikasi. Mereka yang memahami seluk-beluk dunia pendidikan dapat merancang langkah-langkah perbaikan serta menyusun strategi untuk mengangkat kualitas pendidikan dari kondisi yang ada saat ini.

Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan harus diperluas partisipasinya. Penyusunan kurikulum dan perencanaan kebijakan perlu melibatkan para praktisi pendidikan, serta mengurangi sistem pengaturan yang terlalu terpusat.

Pendidikan tidak akan mampu mencapai tujuan nasional jika guru tidak diajak serta dalam memberikan masukan dan gagasan. Sebab merekalah yang paling memahami kondisi nyata di lapangan, tantangan yang dihadapi, kebutuhan siswa, serta apa yang terbaik bagi proses pembelajaran. Tanpa keterlibatan mereka, perbaikan hanya akan berjalan di tempat.

Pembaruan ini harus dilakukan secara menyeluruh: memperbaiki struktur kurikulum, materi ajar, dan cara mengajar; meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan bagi calon guru; mengangkat kembali martabat profesi guru; serta menjamin kesejahteraan mereka. Jika guru di sekolah negeri terpaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari—seperti memberikan les privat atau bekerja di bidang lain—maka tenaga dan pikiran mereka akan terbagi, sehingga kualitas pengajaran pun menurun.

Karena itu, jika kita tidak kembali merumuskan tujuan pendidikan sesuai dengan visi nasional yang utuh dan berorientasi pada pencerdasan, maka kita akan tetap terjebak dalam kebodohan, ketergantungan, dan gaya hidup konsumtif. Kita akan terus berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa rencana yang benar-benar lahir dari kebutuhan bangsa, bukan hanya demi kepentingan kelompok politik atau golongan tertentu.

Setiap perbaikan sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari perubahan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk situasi politik yang ada. Bagaimana siswa dapat memahami nilai-nilai kejujuran dan keadilan jika mereka melihat kenyataan di lingkungannya dipenuhi oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan?

Pembaruan pendidikan tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan yang kuat dari negara, serta kerja sama antara keluarga, lembaga keagamaan, dan media massa. Peran media sangat besar dalam membentuk pola pikir masyarakat—jika tidak dikelola dengan baik, pengaruhnya justru dapat melemahkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah.

Perubahan dalam sistem politik pun pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan sosial.

Segala bentuk perbaikan baru dapat dimulai jika kita berani mengakui bahwa sistem pendidikan saat ini masih memiliki banyak kekurangan: mulai dari kebijakan, kurikulum, cara mengajar, sistem penilaian, hingga kualitas lembaga dan tenaga pendidiknya.

Harusnya sekolah tidak dijadikan sarana untuk menanamkan pandangan tertentu demi kepentingan kelompok, melatih siswa hanya menjadi tenaga kerja biasa, atau dijadikan ladang mencari keuntungan semata.

Sekolah dan perguruan tinggi harus tetap menjadi lembaga yang bertujuan mendidik dan membentuk karakter, bersifat netral secara ideologi, serta tidak berorientasi pada keuntungan materi. Baik yang dikelola negara maupun yang dikelola secara swasta atas dasar sosial, semuanya harus berjalan di bawah pengawasan dan kepedulian masyarakat luas.[]