Setelah Iran, Siapa Selanjutnya?

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Mudir Madrasah Diniyah Lailiyah (MDL) Al-Fattah Kuningan

Setiap kali genderang perang bergemuruh di Timur Tengah, pertanyaan yang sama bergema di benak jutaan orang: Siapa selanjutnya? Dan mengapa keputusan mengenai perang dan perdamaian lebih banyak dibuat di Washington daripada di ibu kota negara lain?

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat telah memegang posisi sebagai “negara adidaya,” mengandalkan superioritas militer, ekonomi, dan politik yang jelas, yang memungkinkannya untuk secara langsung memengaruhi jalannya konflik internasional.

Khususnya di Timur Tengah, dominasi ini telah terwujud dalam intervensi militer langsung dan tidak langsung, serta dalam aliansi politik, yang paling menonjol adalah dukungan untuk Israel, sekutu terdekat Amerika dan lengan militer di kawasan tersebut.

Washington mengadopsi retorika yang didasarkan pada perlindungan keamanan nasional dan peningkatan stabilitas, tetapi para kritikus menuduhnya mengambil keputusan perang tanpa mempertimbangkan norma-norma internasional atau posisi lembaga-lembaga PBB.

Pendekatan ini juga seringkali dianggap bias terhadap kepentingan keamanan dan strategis Israel, baik melalui dukungan militer maupun perlindungan politik di forum internasional.

Dukungan tanpa syarat ini, sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian besar opini publik Arab dan umat Muslim, telah memberi Israel ruang gerak yang cukup besar di kawasan tersebut dan memperkuat persepsi bahwa timbangan keadilan internasional condong ke pihaknya.

Di Palestina, konflik telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan Israel dituduh melanjutkan pendudukan dan kegiatan pemukimannya serta memperluas pengaruhnya dengan mengorbankan hak-hak warga Palestina. Di Lebanon dan Suriah, serangan militer dan invasi sering terjadi dengan berbagai dalih keamanan.

Adapun Iran, konfrontasi telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik melalui sanksi, operasi keamanan, ancaman militer langsung, atau, akhirnya, perang yang kita saksikan saat ini.

Para kritikus kebijakan Israel berpendapat bahwa langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan ekspansionis tanpa batas, dan bahwa konsep “keamanan preventif” telah menjadi pembenaran permanen untuk penggunaan kekuatan di luar perbatasan Israel.

Beberapa analis juga berpendapat bahwa setiap kali Israel mencapai tujuan keamanan atau politik, mereka dengan cepat beralih ke tujuan baru, memperkuat kesan bahwa nafsu strategisnya untuk pengaruh lebih lanjut tidak pernah puas.

Di dunia Arab dan Muslim saat ini, kekhawatiran semakin meningkat bahwa serangkaian konfrontasi tidak akan berhenti di perbatasan Iran. Spekulasi beredar luas bahwa negara-negara penting lainnya, seperti Mesir dan Turki, suatu hari nanti mungkin menjadi target manuver politik atau strategis. Hal ini berakar dari persepsi bahwa Israel berupaya menetralisir atau melemahkan semua kekuatan regional utama, membuka jalan bagi hegemoni hampir total atas Timur Tengah.

Meskipun kekhawatiran ini tetap berada dalam ranah penilaian politik, berdasarkan indikator lapangan tertentu (seperti konflik Israel-Turki di Suriah), hal itu mencerminkan tingkat ketidakpercayaan mendalam terhadap niat kekuatan-kekuatan besar dan sifat keseimbangan kekuatan regional.

Sama kontroversialnya adalah standar ganda yang dirasakan dalam posisi beberapa kekuatan Barat. Mereka memberlakukan sanksi keras terhadap negara-negara tertentu, sementara kritik terhadap Israel seringkali hanya ditanggapi dengan pernyataan diplomatik terbatas yang dampaknya kecil. Realitas ini memperkuat perasaan umum di antara semua negara, setidaknya di negara-negara berkembang, bahwa hukum internasional diterapkan secara selektif, dan bahwa timbangan keadilan condong ke arah kepentingan-kepentingan tertentu.

Namun terlepas dari semua ini, pertanyaannya tetap: Akankah kawasan ini terjerumus ke dalam eskalasi lebih lanjut, atau akankah keseimbangan pencegahan menetapkan batasan baru pada perebutan kekuasaan?

Kelanjutan logika dominasi militer tanpa cakrawala politik yang adil menandai siklus kekerasan yang berulang, yang dampaknya tidak akan terbatas pada satu negara saja. Hanya kepatuhan sejati terhadap hukum internasional dan pengakuan bersama atas hak-hak yang dapat mengakhiri eskalasi dan memberi rakyat di kawasan ini kesempatan untuk hidup bebas dari pertanyaan yang selalu ada: Setelah Iran, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya?[]