Senjakala Barat dan Fajar Timur: Membaca Ulang Krisis Peradaban dan Pergeseran Pusat Kebudayaan Dunia

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Direktur Rumah Tafaqquh Al-Fattah Syi’arul Islam (RTF-SI)

Sejak lebih dari seabad lalu, bayang-bayang kemunduran peradaban telah menghantui pikiran para cendekiawan Barat. Berbagai metafora tentang keruntuhan ini telah terukir dalam sejarah pemikiran manusia—mulai dari frasa “The decline of the West” (kemunduran Barat), “The waning of the West” (senjakala Barat), “The West in its death throes” (detik-detik menjelang ajal Barat), hingga “The death of the West” (kematian Barat). Namun, mayoritas argumen yang dibangun lebih banyak bertumpu pada indikator ekonomi, militer, warisan sejarah, dan realitas geopolitik. Banyak pula yang menyamakan tahapan peradaban dengan siklus biologis organisme: lahir, tumbuh, menua, dan akhirnya mati. Dalam wacana yang panjang ini, dimensi budaya secara konsisten terpinggirkan—dianggap sekadar elemen periferal atau faktor non-esensial dalam menjelaskan keruntuhan sebuah peradaban.

Di sisi lain, banyak pihak yang menautkan kemerosotan ini pada krisis demografi. Politisi dan peneliti Amerika, Patrick Buchanan, dalam bukunya, The Death of the West, berargumen bahwa bangsa-bangsa Barat telah kehilangan dorongan untuk bereproduksi. Populasi mereka menyusut—sebuah tren yang tak terlihat sejak Black Death meluluh-lantakkan sepertiga populasi Eropa pada abad ke-14. Senada dengan itu, ekonom Peter F. Drucker menyoroti anomali sejarah: anjloknya tingkat kelahiran penduduk asli di negara-negara maju yang berbarengan dengan lonjakan imigrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buchanan bahkan menambahkan bahwa meski Amerika Serikat terhindar dari krisis demografi Eropa, negara itu kini hanyalah kumpulan fragmen masyarakat tanpa benang merah yang mengikat—tanpa kesamaan sejarah, pahlawan, bahasa, budaya, maupun leluhur.

Krisis ini juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk kelelahan ekonomi dan moral. Farid Zakaria dalam The Post-American World mencatat bahwa orang Amerika kini mengonsumsi jauh melampaui apa yang mereka produksi, menutupi defisit tersebut dengan utang. Praktik ini melambungkan utang rumah tangga dari $680 miliar pada 1974 menjadi $14 triliun pada 2008, dipicu oleh budaya kartu kredit dan hipotek yang menjerat.

Ironisnya, untuk waktu yang sangat lama, peran budaya dalam kebangkitan maupun keruntuhan masyarakat dipandang sebelah mata. Bagi kaum Marxis yang mendominasi wacana Eropa di abad ke-20, budaya hanyalah “suprastruktur”—cerminan pasif dari “basis” produksi material. Bagi kaum kapitalis, budaya direduksi menjadi komoditas atau hiburan semata. Sementara bagi kaum realis dalam hubungan internasional, budaya adalah faktor sekunder; kekuatan negara sejati hanya diukur dari kapabilitas militer, ekonomi, dan geopolitik, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Morgenthau. Baru belakangan ini, sejak Joseph Nye mencetuskan konsep soft power (kekuatan lunak), budaya mendapatkan tempatnya yang semestinya sebagai pilar utama dalam mengukur kekuatan sebuah bangsa.

Padahal, sepanjang sejarah, baik otoritas keagamaan maupun penguasa sekuler senantiasa waspada terhadap budaya. Gereja kerap memandang budaya modern sebagai sumber penyimpangan, sementara penguasa sekuler terusik oleh dorongan kaum intelektual yang menuntut kebebasan, menolak otoritarianisme, dan menggugat kontrak sosial yang membatasi monopoli kekuasaan.

Tonggak penting dalam memetakan peran budaya dalam kemunduran Barat diletakkan oleh filsuf Jerman, Oswald Spengler. Dalam mahakaryanya, The Decline of the West (1918-1922), Spengler menyimpulkan bahwa Barat sedang memasuki “musim gugur” peradabannya. Ia melihat transisi tragis dari “kebudayaan” (culture)—yang hidup dalam simbol, seni, dan agama—menuju “peradaban” (zivilisation) yang kaku, teknis, dan administratif. Kota-kota raksasa menggerus pedesaan, ekonomi uang mendikte kehidupan, dan massa menjadi kekuatan baru yang digerakkan oleh teknologi.

Spengler menyebut jiwa awal kebudayaan Eropa sebagai “Faustian”—merujuk pada tokoh ciptaan Goethe yang menjual jiwanya demi pengetahuan dan kekuasaan tak terbatas. Jiwa Faustian ini, yang dahulu melahirkan penemuan geografis dan sains modern, kini telah kehabisan daya. “Kekuatan yang dahulu mendorong ekspansi Barat,” tulis Spengler, “kini justru menyeretnya menuju masa tua dalam sejarah.”

Kesadaran akan faktor non-material ini kian mengeras di kalangan pemikir Barat kontemporer. Jurnalis Richard Koch dan Chris Smith dalam Suicide of the West menyalahkan merosotnya kohesi sosial dan moral yang dahulu ditopang oleh enam pilar: Kekristenan, optimisme, sains, pertumbuhan ekonomi, liberalisme, dan individualisme. Filsuf Charles Taylor mengkritik modernitas yang memisahkan fakta dari nilai, yang pada gilirannya menggerogoti konsep kebebasan dan martabat manusia. Alain Touraine menambahkan bahwa modernitas telah “membuang” dua hal fundamental: subjek (diri) dan Tuhan. Keretakan spiritual ini dianalisis lebih jauh oleh Zygmunt Bauman dalam konsep Liquid Modernity, serta dampak sosialnya oleh Anthony Giddens.

Krisis ini juga merembet ke institusi politik. Maurice Duverger menyoroti matinya substansi demokrasi yang tergerus unilateralisme, sementara Mogens Herman Hansen mencatat bahwa prinsip pemisahan kekuasaan kini tak lebih dari sekadar “rongsokan”. Norena Hertz dalam The Silent Takeover dan Greg Palast dalam The Best Democracy Money Can Buy memperlihatkan bagaimana demokrasi telah disandera oleh korporasi raksasa dan oligarki finansial.

Peta wacana ini turut diperkaya oleh perspektif para cendekiawan Muslim. Malik Bennabi menautkan kemunduran Barat pada terkikisnya landasan etika dan spiritual. Abdul Wahhab al-Masiri mengkritik kebangkrutan moral dan bahaya “sekularisme total”. Di sisi lain, Hasan Aurid dan Abdurraziq al-Muqri menolak determinisme sejarah; mereka berargumen bahwa Barat belum tentu runtuh, melainkan sedang diuji oleh kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi. Fuad Zakariya pun menolak gagasan Spengler tentang “kemunduran biologis” yang tak terelakkan.

Namun, kekhawatiran akan hilangnya ruh kebudayaan Barat sangat terasa. Penyair Mesir, Ahmad Abdul Mu’ti Hijazi, yang lama tinggal di Prancis, mencatat memudarnya minat terhadap sastra klasik dan filsafat di sekolah-sekolah Prancis. Segala kini diukur hanya dari kegunaannya di pasar tenaga kerja. “Lanskap budaya Prancis yang dahulu dipenuhi sosok jenius, kini telah gersang,” tulisnya. “Mungkin satu-satunya hal yang tersisa dan diekspor Barat ke seluruh penjuru dunia hanyalah perangkat dan gawai teknologi.”

Lantas, siapa yang akan mengisi kekosongan budaya yang ditinggalkan Barat? Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi dan Kishore Mahbubani melihat tatanan baru sedang terbentuk: bangkitnya Asia dan meredupnya hegemoni transatlantik. Pankaj Mishra dalam The Decline of the Western Empire melacak akar perlawanan ini sejak era kolonial, ketika tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Gandhi, dan Tagore menyadari bahwa pembebasan sejati harus bermula dari pembebasan budaya.

Hari ini, kebangkitan arus budaya Asia bukan lagi sekadar teori, melainkan sebuah realitas yang menantang “sentrisme Barat”. Asia kini menawarkan narasi, filosofi, dan wawasan yang menekankan pada harmoni, tindakan kolektif, penghormatan pada leluhur, dan keterhubungan dengan alam.

Wujudnya sangat nyata: Sinema Bollywood dan gelombang K-Pop serta drama Korea kini mendominasi layar global. Anime dan manga Jepang telah bermetamorfosis dari subkultur menjadi fenomena utama. Platform seperti TikTok dan raksasa gim Asia seperti Tencent, Nintendo, dan Sony (melalui judul seperti Genshin Impact dan Black Myth: Wukong) mendefinisikan ulang hiburan dunia. Bahkan, standar kecantikan global kini bergeser berkat dominasi kosmetik Jepang dan Korea, sementara kuliner Asia—dari sushi, kimchi, bubble tea, hingga rendang dan nasi goreng—telah menjadi lidah dunia. Yang paling mendasar, kebangkitan budaya ini tidak mengambang tanpa akar. Di Tiongkok, kebijakan negara dirajut dari perpaduan sadar antara Konfusianisme, Maoisme, dan sosialisme. Di India, elemen spiritual tetap menjadi denyut nadi peradaban. Di seluruh penjuru Asia, nilai-nilai kebajikan yang mendorong kohesi sosial dan ketinggian moral tidak dibuang ke tempat sampah sejarah, melainkan dijadikan fondasi untuk menyongsong fajar peradaban baru.[]