Lima Abad Dominasi: Akhir Era Barat dan Awal Babak Baru Sejarah Dunia

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Mudir Madrasah Diniyah Lailiyah (MDL) Al-Fattah Kuningan

Kebangkitan kekuasaan Eropa didukung oleh berbagai dalih: penemuan wilayah baru, doktrin peperangan yang dibenarkan, dan narasi tentang “tanggung jawab peradaban”. Alasan-alasan ini digunakan untuk melegitimasi penaklukan wilayah, menduduki tanah asing, mengurangi populasi penduduk asli, memindahkan kekayaan alam dan hasil usaha mereka ke pusat-pusat kekuasaan di Eropa, serta mendirikan pemukiman permanen orang Eropa di luar benua asalnya. Kekuatan-kekuatan imperialis saat itu membagi wilayah-wilayah dunia di antara mereka sendiri. Mereka juga menculik dan memperbudak jutaan orang dari Afrika Barat—termasuk para cendekiawan dan pemimpin masyarakat—lalu memaksa mereka bekerja di perkebunan untuk memproduksi gula dan kapas guna memenuhi kebutuhan pasar di Karibia dan Amerika Selatan.

Pada masa imperialisme berbasis sistem perdagangan ini, Eropa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Akumulasi kekayaan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi lahirnya Revolusi Industri dan sistem ekonomi kapitalis, beserta pola pertumbuhan yang melekat padanya serta krisis yang kerap menyertainya. Bersamaan dengan itu, dikembangkan pula tatanan politik, hukum, dan ketatanegaraan yang dirancang untuk mempertahankan kelangsungan proyek kapitalis-imperialis, yang dalam praktiknya bersifat menyeluruh dan tidak mengenal batas dalam mengeksploitasi pihak lain.

Dalam sebuah film dokumenter televisi yang ditayangkan di Inggris pada tahun 2011, yang membahas bagaimana peradaban Barat mendominasi dunia selama lima abad terakhir, Niall Ferguson—seorang profesor ekonomi dan sejarah di Universitas Harvard—mengajukan pertanyaan penting: Apakah kekuasaan dan peradaban Barat kini mulai memasuki babak penutup sejarahnya?

Masa depan Barat, posisinya dalam kancah dunia, bentuk dominasinya, cara pandangnya terhadap kehidupan, serta anggapan tentang keunggulan budaya dan pemikirannya, telah menjadi bahan kajian para pemikir, filsuf, dan politisi baik di Barat maupun di Timur. Hal ini tercatat setidaknya sejak diterbitkannya karya filsuf Jerman, Oswald Spengler, berjudul The Decline of the West pada pertengahan tahun 1918, menjelang berakhirnya Perang Dunia I yang menyisakan penderitaan dan kehancuran luar biasa. Menariknya, judul asli buku tersebut dalam bahasa Jerman lebih tegas bermakna: Keruntuhan Dunia Barat.

Dalam karyanya yang terbit tahun 2024 berjudul The Defeat of the West, Emmanuel Todd melakukan analisis sistematis terhadap kondisi Barat masa kini, dengan mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang mendorong kemundurannya: melemahnya keutuhan negara-bangsa di kawasan tersebut; memudarnya kekuatan kerangka nilai agama Protestan; penyusutan sektor industri dan ketidakmampuan aliansi militer NATO menyediakan peralatan perang yang dibutuhkan Ukraina; peningkatan angka kematian di Amerika Serikat yang kini melampaui tingkat yang tercatat di Rusia; meningkatnya kasus bunuh diri dan kekerasan; serta menguatnya pandangan hidup yang mengingkari nilai dasar, yang dalam konteks Amerika Serikat tampak dalam kebiasaan terlibat dalam konflik bersenjata secara terus-menerus.

Dilema Imperialisme Berbasis Kapital

Belum lama ini, seorang pemikir asal Amerika Serikat, William Murphy, mengajukan dua pertanyaan mendasar: Bagaimana kolonialisme Eropa, kekuasaan global Amerika, dan sistem kapitalis membentuk struktur dunia seperti yang kita kenal saat ini? Dan mengapa kita kini menyaksikan munculnya tanda-tanda peralihan menuju babak baru dalam sejarah umat manusia?

Selama lebih dari lima abad, dunia telah berjalan di bawah tatanan yang dibangun di atas dasar penaklukan dan penjajahan Eropa, lalu dipelihara dan diperluas melalui dominasi kekuasaan Amerika Serikat. Lembaga-lembaga internasional, batas wilayah negara, ketimpangan ekonomi, serta konflik yang melandasi kehidupan masyarakat modern tidak muncul secara alami. Sebaliknya, semuanya terbentuk melalui proses panjang selama 500 tahun yang sarat dengan kekerasan, pemusnahan kelompok masyarakat, diskriminasi rasial, perbudakan, serta penyerapan kekayaan secara tidak adil.

Namun sejarah tidak berhenti sampai di situ. Tantangan yang dihadapi oleh sistem kapitalis-imperialis semakin mendalam, pengaruh dominan Barat mulai melemah, dan umat manusia kini berada di persimpangan jalan menuju era baru yang arahnya belum sepenuhnya dapat dipastikan.

Murphy mengamati satu kelemahan utama dalam cara pandang analisis politik yang umum digunakan: kecenderungan untuk memandang peristiwa secara terpisah satu sama lain. Konflik bersenjata dianggap sebagai krisis yang berdiri sendiri, kemunduran ekonomi dilihat sekadar kegagalan sistem atau siklus yang tak terelakkan, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang menyedihkan namun terpisah dari sebab-sebabnya, dan ketidakstabilan politik hanya dikaitkan dengan buruknya tata pemerintahan atau kualitas pemimpin. Secara cara berpikir, pendekatan ini bersifat menyederhanakan secara berlebihan dan terpecah-pecah.

Kenyataannya, berbagai masalah sosial muncul akibat ketidakseimbangan dalam struktur sistem yang berlaku, didorong oleh pandangan hidup yang mengutamakan keuntungan materi semata, serta pertentangan kepentingan yang menjadi dampak dari sistem tersebut. Dunia modern tidak dapat dipahami hanya dengan mengamati peristiwa yang terjadi saat ini saja; ia merupakan hasil akumulasi sejarah berabad-abad yang ditandai dengan penguasaan pasar, penyerapan kekayaan, penaklukan wilayah, dan perluasan pengaruh kekuasaan.

Tatanan dunia yang kita kenal sekarang tidak terbentuk dalam waktu singkat. Ia lahir dari proses sejarah yang panjang, yang akhirnya menyatukan seluruh wilayah bumi ke dalam satu sistem yang saling terhubung namun dikuasai oleh kepentingan kapitalis-imperialis. Untuk memahami arah perjalanan umat manusia, kita perlu memahami bagaimana sistem ini terbentuk dan berkembang hingga mencapai kondisi saat ini.

Lahirnya Sistem Imperial Kapital Global

Munculnya kolonialisme Eropa merupakan salah satu tonggak sejarah yang paling berpengaruh. Proses ini membuka jalan bagi pengambilan kekayaan dari wilayah-wilayah yang berada di pinggiran pusat kekuasaan, mengumpulkan harta dalam jumlah besar, dan mengukuhkan sistem imperial beserta kelanjutannya, yaitu kapitalisme, sebagai tatanan yang berlaku secara luas.

Sejak akhir abad ke-15, negara-negara Eropa mulai meluaskan pengaruhnya ke benua Amerika, Afrika, Asia, dan kawasan Pasifik. Mereka memulai penaklukan atas wilayah-wilayah baru, mengurangi kekuasaan penduduk asli, menguasai tanah mereka, dan memindahkan kekayaan alam serta hasil usaha penduduk ke pusat-pusat kekuasaan di Eropa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang.

Proses ini menghasilkan penumpukan kekayaan yang sangat besar. Emas dan perak yang diambil dari wilayah Amerika membiayai ekspansi kekuasaan serta menghidupkan kembali jalur perdagangan Eropa. Penculikan dan perbudakan jutaan orang Afrika menyediakan tenaga kerja murah untuk pertambangan dan perkebunan, yang menghasilkan barang dagangan guna dipasarkan ke seluruh dunia. Sementara itu, wilayah jajahan menjadi sumber bahan baku, hasil pertanian, sekaligus pasar bagi produk industri yang diproduksi di Eropa.

Kekayaan yang terkumpul melalui sistem penjajahan ini memiliki peran penting dalam memicu terjadinya Revolusi Industri di Inggris, Belgia, dan Prancis, serta mendukung perkembangan struktur sistem kapitalis itu sendiri. Kekayaan tersebut menjadi ciri utama sekaligus pendorong utama berjalannya proyek kekuasaan imperialis.

Para pemikir asal Eropa, seperti Karl Marx dan Friedrich Engels, menyebut proses ini sebagai akumulasi awal modal—yaitu pemisahan secara paksa antara tenaga kerja dengan sarana produksi yang mereka miliki, disertai dengan pemusatan kekayaan yang dibutuhkan untuk memperluas sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, Revolusi Industri tidak lahir dari kondisi yang netral, melainkan dibangun di atas dasar eksploitasi yang berlangsung selama berabad-abad.

Kemakmuran yang dinikmati oleh pusat kekuasaan di Eropa dan penderitaan yang dialami oleh wilayah jajahan serta daerah pinggiran berkembang secara bersamaan dan saling berkaitan. Keduanya bukanlah dua kejadian yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu proses sejarah yang sama.

Dari Kolonialisme Menuju Imperialisme

Menjelang akhir abad ke-19, sistem kapitalis memasuki tahap perkembangan baru. Persaingan antarpelaku usaha mulai berkurang dan berubah menjadi penguasaan pasar secara terpusat. Para pemikir seperti Vladimir Lenin dan J.A. Hobson menekankan bahwa dorongan utama di balik ekspansi kekuasaan ini adalah kepentingan ekonomi: seiring dengan terbentuknya kelompok usaha besar, kebutuhan akan pasar baru dan sumber daya alam semakin meningkat. Lenin menyebut tahap ini sebagai bentuk paling maju dari perkembangan kapitalisme.

Seiring dengan itu, pengaruh lembaga keuangan juga semakin menguat dalam menentukan arah kebijakan. Di Inggris misalnya, seperti yang dijelaskan oleh A.G. Hopkins dan Peter Keane, muncul apa yang disebut sebagai “kapitalisme berbasis kekuasaan tradisional”. Para penguasa modal ini bukanlah pengusaha pabrik, melainkan kalangan bankir, pemodal, pedagang, dan pemilik tanah yang memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan aristokrat.

Mereka memiliki pengaruh besar di lembaga keuangan, kementerian luar negeri, dan bank sentral. Perluasan kekuasaan Inggris yang dimulai sejak akhir abad ke-17—sebelum terjadinya Revolusi Industri—berfungsi melindungi kepentingan mereka, menjamin akses ke pasar luar negeri, serta menjaga kestabilan sistem keuangan. Hal ini memberikan pandangan baru bahwa imperialisme tidak hanya didorong oleh kebutuhan industri, kekuatan militer, atau semangat ideologi semata.

Oleh karena itu, sebagaimana dicatat oleh Murphy, imperialisme bukan sekadar kebijakan luar negeri yang agresif, melainkan cerminan dari perubahan mendasar dalam struktur sistem itu sendiri. Modal berusaha mencari keuntungan di luar batas wilayah asalnya, sementara negara-negara kuat berperan sebagai alat untuk memastikan akses ke sumber daya, pasar, tenaga kerja, dan wilayah strategis—baik melalui perjanjian damai maupun melalui peperangan dan pendudukan. Pembagian wilayah jajahan, persaingan antarnegara besar, serta perang yang melibatkan banyak pihak mencerminkan dinamika ini.

Perang Dunia I bukan hanya kegagalan dalam menjalin hubungan antarnegara, melainkan bentuk pertarungan kekerasan akibat persaingan yang tak terbatas di antara negara-negara imperialis untuk membagi kembali pengaruh dan kekuasaan. Abad ke-20 pun menjadi saksi atas gejolak besar, saat pertentangan kepentingan dalam sistem ini mencapai puncaknya.

Munculnya Kekuasaan Amerika Sebagai Pemimpin Baru

Kerusakan akibat dua perang dunia yang melanda mengubah keseimbangan kekuasaan secara mendasar. Kekaisaran kolonial Eropa melemah dan kehabisan tenaga, sehingga tidak lagi mampu mempertahankan kendali langsung atas wilayah jajahannya. Gerakan menuju kemerdekaan pun tumbuh pesat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di saat yang sama, Amerika Serikat tampil sebagai kekuatan utama yang melanjutkan pola penguasaan berbasis sistem kapitalis.

Tatanan dunia pascaperang disusun mengikuti realitas kekuasaan yang baru. Mata uang dolar menjadi standar pembayaran internasional, lembaga keuangan dunia memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan banyak negara, dan aliansi militer memperluas pengaruh Amerika ke berbagai penjuru dunia.

Bentuk penjajahan yang terang-terangan mulai berkurang, namun sistem penguasaan tidak lenyap. Sebaliknya, dominasi kekuasaan kini dijalankan melalui cara-cara yang lebih halus, yang dikenal sebagai neokolonialisme. Pengaruh lembaga keuangan, sistem utang, pembatasan ekonomi, kerja sama militer, operasi intelijen, serta keberadaan perusahaan besar yang beroperasi lintas negara terbukti sering kali lebih efektif daripada pemerintahan langsung. Banyak negara yang memperoleh kemerdekaan secara politik, namun belum mencapai kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya.

Seperti yang dikemukakan Murphy, bendera negara, lembaga pemerintahan, dan peraturan dasar mungkin telah berubah, namun pola ketergantungan ekonomi tetap berlangsung—baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Struktur sistem ekonomi dunia terus memusatkan kekayaan dan kekuasaan di tangan sejumlah pusat kekuasaan utama di Barat.

Menyingkap Mitos Pembangunan yang Setara

Murphy juga menyoroti salah satu pandangan yang sering dikembangkan oleh sistem ekonomi liberal: anggapan bahwa setiap negara memulai perjalanan pembangunannya dari titik yang kurang lebih sama. Namun sejarah membuktikan sebaliknya. Banyak negara yang baru saja lepas dari penjajahan memasuki masa kemerdekaan dengan membawa beban struktur ekonomi dan sosial yang sudah tidak seimbang sejak masa lalu.

Perekonomian mereka disusun semata untuk mengambil hasil alam dan bahan mentah, bukan untuk mengembangkan industri dan produksi sendiri. Sarana pendukung kegiatan ekonomi lebih banyak ditujukan untuk melayani kebutuhan ekspor, bukan untuk mendukung kemajuan di dalam negeri. Sistem pendidikan dan lembaga sosial juga belum berkembang secara memadai, sedangkan tatanan politik sering kali dirancang untuk menjaga kendali kekuasaan daripada mendorong partisipasi rakyat.

Kondisi ini bukanlah kebetulan, melainkan warisan dari masa pemerintahan kolonial. Hal ini tidak berarti bahwa masa lalu menentukan secara mutlak hasil perkembangan di masa kini. Berbagai negara dengan latar belakang sejarah yang serupa telah menunjukkan kemajuan yang berbeda-beda. Namun mengakui peran kebijakan masa kini tidak berarti mengabaikan pengaruh kondisi sejarah yang telah terbentuk.

Seolah-olah seorang pelari yang memulai perlombaan dengan beban di kakinya tidak memiliki kesempatan yang sama dengan pelari lain yang bebas dari beban apa pun. Ketimpangan yang terlihat jelas saat ini sering kali mencerminkan ketidakseimbangan yang sudah tertanam dalam struktur sistem dunia itu sendiri.

Seberapa Jauh Warisan Sejarah Menjadi Penjelasan?

Murphy pun mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam pandangan yang menyederhanakan semua masalah masa kini hanya sebagai akibat dari masa penjajahan. Pendekatan yang terlalu sempit justru akan menghalangi pemahaman yang menyeluruh. Meskipun kondisi sejarah memiliki peran penting, ia tidak menentukan sepenuhnya jalannya peristiwa. Negara-negara yang pernah mengalami penguasaan asing dalam bentuk yang serupa ternyata dapat menempuh jalan pembangunan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kesadaran masyarakat, kekuatan organisasi sosial dan politik, serta kemampuan negara dan pemimpinnya dalam menghadapi tantangan dan menentukan arah kemajuan.

Pengalaman Tiongkok menjadi contoh yang relevan. Setelah melalui satu abad penuh penderitaan: intervensi kekuasaan asing, perpecahan internal, kekacauan pemerintahan, invasi militer, dan kemiskinan yang meluas, negara ini berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Transformasi ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan merujuk pada masa lalu semata. Ia membutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi pembangunan, kekuatan sistem pemerintahan, pengorganisasian masyarakat, serta perencanaan jangka panjang.

Di sini terlihat bahwa sejarah membentuk kondisi yang ada, namun manusia tetap memiliki peran untuk menentukan arah perubahan. Konflik dan pertentangan dalam sistem menciptakan peluang untuk perbaikan, namun hasil akhirnya bergantung pada usaha dan kemauan untuk melakukannya. Masyarakat dan bangsa membentuk sejarahnya sendiri; meskipun struktur sistem dapat membatasi ruang gerak, ia tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk bertindak dan berubah.

Ketergantungan Ekonomi di Balik Kemerdekaan Politik

Menurut Murphy, satu konsep penting untuk memahami perkembangan negara pasca-kolonial adalah peran kelompok elit yang menjadi perantara kepentingan kekuasaan luar. Di banyak negara di kawasan Selatan, sebagian dari kalangan penguasa memiliki hubungan erat dengan modal asing. Kepentingan ekonomi mereka tidak selalu selaras dengan tujuan pembangunan nasional, melainkan lebih mengutamakan kelanjutan keterlibatan mereka dalam sistem ekonomi global yang telah ada.

Kelompok ini sering kali mendukung kebijakan yang membuka akses bagi investasi asing, mengutamakan pengambilan sumber daya alam, serta menerapkan penghematan anggaran, sementara cenderung menentang kebijakan yang dapat mengubah struktur kepemilikan dan pembagian kekayaan. Akibatnya, kemerdekaan yang diperoleh secara politik sering kali berjalan berdampingan dengan ketergantungan ekonomi yang terus berlanjut.

Di sinilah letak pertentangan yang nyata: suatu negara mungkin memiliki kedaulatan secara hukum, namun belum memiliki kendali penuh atas jalannya perekonomiannya. Hal ini tetap menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak negara berkembang hingga saat ini.

Teknologi, Modal, dan Masa Depan Cara Berproduksi

Memasuki abad ke-21, tantangan baru muncul seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan teknologi telah meningkatkan kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Secara kemampuan, umat manusia kini memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana komunikasi bagi seluruh penduduk dunia.

Namun kenyataannya, masih banyak yang kekurangan akses terhadap kebutuhan tersebut. Pertentangan ini berada di jantung sistem kapitalis-imperialis masa kini. Masalahnya bukan terletak pada kurangnya kemampuan memproduksi, melainkan pada sistem kepemilikan dan cara pembagian hasil usaha. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi lebih diarahkan untuk memperoleh keuntungan maksimal, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kemajuan teknologi tetap berjalan dalam batas-batas yang ditentukan oleh kepentingan akumulasi kekayaan.

Sebagai contoh, perkembangan AI (Kecerdasan Buatan), sistem otomatisasi, dan pengelolaan data membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, namun sekaligus menciptakan cara baru dalam mengendalikan pasar dan memusatkan kekuasaan. Pertentangan antara kebutuhan bersama dan penguasaan kekayaan secara pribadi semakin terasa seiring kemajuan teknologi. Umat manusia semakin mampu menciptakan kelimpahan hasil usaha, namun tetap terikat dalam sistem yang dirancang untuk keuntungan individu.

Dunia yang Lebih Beragam dan Krisis Hegemoni Barat

Mungkin perubahan paling nyata dalam kancah dunia saat ini adalah berkurangnya kekuasaan mutlak yang selama ini dipegang oleh Barat. Selama beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat menduduki posisi yang tidak tertandingi. Namun masa dominasi satu kekuasaan ini kini mulai mendekati akhirnya.

Kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok, kembalinya pengaruh Rusia, semakin kuatnya peran negara-negara kawasan, serta meningkatnya kepercayaan diri negara-negara di kawasan Selatan, semuanya menunjukkan arah menuju dunia yang lebih beragam dalam hal kekuasaan. Perubahan ini belum tentu menjamin keadilan, kemerdekaan, atau kedamaian secara otomatis, dan tidak menghilangkan tantangan ketimpangan yang masih ada.

Namun hal ini menandai melemahnya sistem kekuasaan tunggal yang menjadi ciri khas akhir abad ke-20. Dari sudut pandang analisis yang mendalam, perubahan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam keseimbangan kekuatan ekonomi dan politik dunia. Tatanan internasional kini memasuki babak baru yang sifat dan arahnya masih terus dipelajari.

Ke Mana Arah Dunia Akan Bergerak?

Bagi Murphy, pertanyaan utama bukanlah apakah sistem kapitalis-imperialis sedang menghadapi tantangan, karena hal itu sudah jelas terlihat. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: bagaimana pertentangan dalam sistem ini akan diselesaikan?

Secara sejarah, perkembangan masyarakat memiliki pola-pola tertentu, namun tidak berjalan secara otomatis atau pasti. Masa depan bisa saja menyaksikan sistem ini menyesuaikan diri dan bertahan lebih lama, atau justru memicu persaingan yang semakin ketat, disertai tantangan lingkungan yang mendesak, hingga terjadinya perubahan sosial yang mendasar. Kemungkinan besar, berbagai arah perkembangan ini akan saling memengaruhi dan berlangsung secara bersamaan.

Yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa masa kekuasaan mutlak Barat perlahan akan berakhir. Struktur yang dibangun selama lima abad masa imperialisme kini menghadapi tekanan dari perubahan kondisi ekonomi, pergeseran keseimbangan kekuasaan, serta upaya penyesuaian diri.

Apakah umat manusia akan bergerak menuju kesetaraan yang lebih baik dan kemajuan bersama, atau justru menghadapi konflik yang semakin meluas, sangat bergantung pada arah perjuangan yang dijalani saat ini. Tidak ada hukum sejarah yang menjamin tercapainya keadilan secara otomatis; kemajuan harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui usaha nyata.

Berakhirnya Satu Babak, Awal Babak Lain

Lima abad masa penjajahan, eksploitasi, dan dominasi kekuasaan—baik dari Eropa maupun Amerika Serikat—telah membentuk struktur dunia yang kita kenal saat ini. Ketimpangan yang menjadi ciri kehidupan masyarakat global tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelusuri akar sejarahnya. Proses penaklukan, perbudakan, perluasan kekuasaan, dan akumulasi kekayaan telah menciptakan sistem yang tidak seimbang, dengan pola pembangunan yang berjalan tidak merata dan hierarki kekuasaan yang terus terpelihara.

Meskipun kondisi sejarah membentuk batasan dan tantangan, peran aktif manusia dalam memperjuangkan keadilan, meningkatkan kesadaran bersama, serta membangun nilai dan pandangan hidup yang lebih baik menjadi faktor penentu utama.

Masa depan tidak muncul begitu saja dari krisis yang melanda sistem kekuasaan lama. Ia terbentuk melalui perjuangan bangsa dan masyarakat yang berusaha menentukan arah perubahan. Tidak ada tatanan sosial yang kekal selamanya. Sistem feodal pernah dianggap tak tergoyahkan, namun akhirnya runtuh. Kekuasaan kolonial pernah terlihat mustahil dikalahkan, namun akhirnya lenyap. Dominasi kekuasaan yang sempat terlihat permanen akhirnya juga terkikis fondasinya. Imperialisme kapitalis sendiri hanyalah satu fase dalam perjalanan sejarah, bukan hukum alam yang berlaku selamanya. Oleh karena itu, pertanyaan terpenting di abad ke-21 bukanlah: “Apakah perubahan akan terjadi?”, melainkan: “Siapa yang akan memimpin perubahan ini, dan untuk kepentingan siapa perubahan itu dijalankan? Dunia seperti apa yang akan terbentuk dari proses peralihan yang sedang berlangsung? Dan di mana posisi dunia Islam dalam seluruh dinamika ini?” Pertanyaan terakhir ini layak untuk dikaji secara lebih mendalam dan menyeluruh.[]