Arab dan Iran: Kawasan Penuh Konflik

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Mudir Madrasah Diniyah Lailiyah (MDL) Al-Fattah Kuningan

Ketegangan antara bangsa Arab dan Iran tidak dapat dipahami hanya dengan mereduksinya menjadi konflik militer yang singkat atau perbedaan sektarian. Titik balik yang menentukan terjadi pada tahun 1979 ketika Revolusi Iran mendefinisikan kembali negara dan fungsinya, melampaui sekadar perubahan rezim.

Sejak saat itu, Iran sebagai negara baru tidak hanya mengandalkan Islam sebagai titik acuan umum, tetapi juga mengabadikan mazhab Syiah Imamiyah Ja’fariyah Itsna Asyariyah dalam konstitusinya sebagai identitas resmi negara dan salah satu sumber legitimasinya.

Transformasi tidak berhenti di situ, rezim Iran juga mendasarkan legitimasinya pada prinsip Wilayah al-Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam), sebuah konsep yang memberikan otoritas keagamaan peran yang melampaui kerangka nasional dan menjadikan aliansi dengan kekuatan luar sebagai bagian dari fungsi politiknya.

Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Iran, yang lebih bergeser dari perspektif ideologis transnasional ke perspektif yang didorong oleh logika negara tetangga dan kepentingan langsungnya.

Dari sudut pandang ini, Teheran menggunakan sektarianisme untuk memengaruhi masyarakat tetangga dengan mendekati minoritas tertentu dan mempekerjakan mereka untuk melayani kepentingannya sendiri. Dengan demikian, keragaman agama di beberapa komunitas berubah dari sumber keseimbangan sosial menjadi kerentanan politik.

Seiring waktu, dalam beberapa kasus, loyalitas yang melampaui batas negara muncul dengan mengorbankan rasa kebangsaan, dan kemudian slogan “mengekspor revolusi” memberikan bentuk politik yang eksplisit pada jalan ini, dan menempatkannya dalam kerangka proyek pengaruh regional.

Peran Berubah

Sifat hubungan antara Iran dan negara-negara di kawasan itu berubah pada titik ini; sebelum tahun 1979, Iran di era Shah beroperasi dalam perhitungan keseimbangan kekuatan yang dikenal, tetapi revolusi agama yang menyebut dirinya “Islami” memperkenalkan elemen baru, karena tidak lagi melihat perannya terbatas pada batas geografisnya.

Pergeseran ini membuat negara-negara Teluk Arab, dan Irak khususnya, khawatir. Negara-negara ini didasarkan pada struktur sosial dan sektarian yang rapuh, dan retorika mobilisasi lintas batas apa pun mampu mengancam stabilitas internal mereka.

Oleh karena itu, Perang Iran-Irak pada September 1980 tidak meletus begitu saja. Perang tersebut didahului oleh periode gesekan perbatasan dan eskalasi politik timbal balik, di mana isu-isu perbatasan dan jalur air Shatt al-Arab muncul kembali, bersamaan dengan pengaruh retorika revolusioner di luar batas nasionalnya.

Perkembangan ini secara bertahap mendorong suasana menuju eskalasi, menjadikan potensi perang skala penuh sebagai kemungkinan nyata sebelum keputusan akhir dibuat.

Situasi semakin rumit karena semua ini terjadi selama periode regional dan internasional yang tegang. Konflik Arab-Israel berkecamuk, dan kawasan tersebut berada di jantung polarisasi tajam antara blok Amerika dan Soviet. Namun, konteks internasional ini tidak mengubah kebenaran mendasar: revolusi telah membentuk kembali peran regional Iran.

Perang tersebut jelas menunjukkan pergeseran ini, tetapi itu bukanlah awal dari krisis. Irak memasuki konfrontasi didorong oleh kekhawatiran akan keamanan dan perbatasannya, ketakutan akan kerusuhan sosial, dan kecemasan bahwa revolusi akan berubah menjadi ancaman politik terhadap stabilitas rezimnya.

Namun, perang, sebagai operasi militer skala penuh, dimulai ketika Irak memutuskan pada 22 September 1980, untuk meningkatkan konflik dari bentrokan sporadis menjadi serangan komprehensif. Sayangnya, transformasi yang mendahului hal ini telah membentuk kembali sifat dan batas-batas hubungan regional sejak revolusi.

Dalam hal ini, negara-negara Teluk mendukung Baghdad karena pertimbangan keamanan yang ditentukan oleh keadaan saat itu, bukan sebagai ekspresi keselarasan politik dengan rezimnya. Ini adalah negara-negara yang baru terbentuk dengan struktur internal yang rapuh, dan mereka dengan cemas mengikuti munculnya slogan “mengekspor revolusi” dan kemungkinan penyebarannya ke wilayah mereka sendiri.

Oleh karena itu, mereka memandang perang sebagai perkembangan yang memengaruhi keseimbangan dan stabilitas Teluk, bukan hanya sengketa perbatasan antara dua negara. Mereka memandang dukungan mereka terhadap Irak sebagai tindakan defensif yang bertujuan untuk mencegah terganggunya keseimbangan ini dan menghindari kekosongan keamanan yang akan secara langsung mengancam stabilitas mereka sendiri.

Pengaruh dari Dalam

Berakhirnya perang tidak mengakhiri pendekatan ini; sebaliknya, hal itu mendorong rezim Iran untuk mengembangkan alat-alatnya. Alih-alih mengejar konfrontasi militer langsung, mereka beralih ke membangun jaringan pengaruh melalui proksi lokal, dimulai di Lebanon, kemudian meluas ke Irak setelah tahun 2003, dan kemudian meluas ke Suriah dan Yaman.

Metode ini didasarkan pada penciptaan kekuatan paralel di dalam negara, alih-alih mengendalikannya melalui pendudukan militer tradisional. Oleh karena itu, penolakan Arab terhadap pengaruh ini, karena dalam banyak kasus pengaruh tersebut tidak beroperasi melalui pemahaman yang stabil antara pemerintah yang setara, tetapi melalui aktor lokal dengan ikatan politik, militer, dan ideologis yang erat dengan Teheran.

Dengan jatuhnya Baghdad, perselisihan tersebut beralih dari tingkat penilaian politik ke realitas yang sekarang memengaruhi nasib beberapa ibu kota Arab. Keputusan politik dan keseimbangan kekuasaan di lapangan di Baghdad, Damaskus, Beirut, dan Sana’a menjadi terkait, dalam berbagai tingkat, dengan tujuan Iran. Ekspansi ini terjadi dalam visi yang berupaya untuk memastikan kelangsungan sistem Wilayah al-Faqih dan memperkuat pengaruh regionalnya.

Realitas ini tidak membebaskan lingkungan politik Arab dari tanggungjawabnya, karena rezim-rezim Arab telah melakukan kesalahan besar, dan kelemahan institusi mereka telah membuka pintu bagi intervensi asing, sementara kerapuhan lingkungan regional telah berkontribusi pada semakin dalamnya polarisasi.

Namun demikian, inisiatif pertama untuk menggeser keseimbangan kekuasaan berasal dari dalam proyek Iran sendiri. Sebuah negara yang mendasarkan perannya pada visi ideologis yang melampaui batas-batas politiknya secara otomatis memaksa negara-negara tetangganya untuk memobilisasi diri dalam membela kedaulatan mereka terhadap ekspansi yang melanggar kedaulatan mereka.

Oleh karena itu, Teheran memikul tanggungjawab utama atas perubahan sifat hubungan di kawasan tersebut, setelah bergeser dari posisi negara tetangga menjadi negara yang campur tangan dalam urusan Arab melalui saluran paralel. Lintasan ini telah memicu gelombang kekhawatiran dan ketidakpercayaan, dan membuka jalan bagi konfrontasi tidak langsung yang disaksikan kawasan tersebut saat ini.

Momen Pencerahan

Perkembangan militer baru-baru ini telah mengungkapkan sifat sebenarnya dari konflik ini, yang telah melampaui perebutan politik dan perebutan kekuasaan di balik layar. Serangan dan gempuran Iran telah meluas ke bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi di negara-negara Teluk, secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat dan ekonomi sehari-hari, serta mengancam kepentingan vital negara-negara di seluruh dunia.

Di sini, sifat konflik telah bergeser. Diskusi bukan lagi tentang pertukaran pesan antar ibu kota, tetapi tentang konsekuensi nyata yang memengaruhi negara-negara Arab yang telah lama berusaha menjauhkan diri dari perang.

Teheran mengklaim pesan-pesannya menargetkan musuh internasional, namun dampaknya dirasakan di kota-kota Arab. Ini adalah paradoks yang mendalam, karena menargetkan infrastruktur sipil dan lokasi ekonomi yang sensitif secara efektif menghancurkan pemisahan antara proyek regionalnya dan stabilitas negara-negara tetangganya.

Pada titik ini, perbedaan antara retorika dan kenyataan menjadi sangat jelas. Apa yang selama bertahun-tahun diperjuangkan Teheran di bawah panji “perlawanan” tidak dapat diukur hanya dengan melihat retorikanya, melainkan dengan dampaknya yang nyata di lapangan. Apa yang disaksikan berbagai ibu kota Teluk saat ini tidak lain adalah meningkatnya kecemasan dan pertanyaan lebih lanjut tentang sifat peran yang telah dipilih Teheran selama empat dekade terakhir.

Pertanyaan krusial tetap ada: Akankah Teheran mendefinisikan kembali perannya dengan cara yang menghormati kedaulatan negara-negara tetangganya dan batas-batas negara-bangsa, atau akankah Teheran mendorong kawasan tersebut menuju fase konflik terbuka selama jalan ini terus berlanjut? Jawabannya tidak hanya akan menentukan bentuk hubungan antara negara-negara Arab dan Iran, tetapi juga akan membentuk kembali garis besar stabilitas di Teluk untuk tahun-tahun mendatang.[]