Melampaui Oksidentalisme: Membaca Barat sebagai Paradigma Kekuasaan dan Destruksi Budaya

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Direktur Rumah Tafaqquh Al-Fattah Syi’arul Islam (RTF-SI)

Dalam peta pemikiran kontemporer, kita perlu menyepakati sebuah premis dasar: keragaman budaya tidak seharusnya—inheren—diterjemahkan sebagai konflik dan permusuhan. Kekhasan budaya sejatinya hadir untuk menjembatani komunikasi, kerja sama, dan saling pengertian. Ia adalah bukti indah atas kesatuan umat manusia dalam keragaman ekspresi spiritualnya.

Gagasan tentang “clash of civilizations” (benturan peradaban) sejatinya bukanlah sebuah keniscayaan alamiah, melainkan konstruksi yang lahir dari pengalaman modernitas Barat. Modernitas ini mengklaim diri sebagai “subjek” yang aktif, sembari memposisikan “yang lain” sebagai “objek” yang pasif, diam, dan layak untuk ditaklukkan.

Oleh karena itu, kita dituntut untuk membaca ulang Barat melalui pisau analisis epistemologis dan metodologis yang baru. Kita harus bergerak melampaui sekadar imitasi, menuju tahap pemahaman kritis dan pembentukan ulang. Studi kita tentang Barat tidak boleh lagi terjebak pada apa yang disebut sebagai “Oksidentalisme”—yaitu kajian yang sekadar memotret sejarah gagasan dan filsafat Barat secara terpisah, sebagaimana yang dilakukan oleh Hassan Hanafi dalam Muqaddimah fî ‘Ilm al-Istighrâb (Pengantar Ilmu Oksidentalisme, 1992).

Meskipun upaya Hanafi sangat berharga bagi para pencari pengetahuan, pendekatan tersebut kurang memadai bagi kita yang sedang mempelajari peradaban. Tujuan kita meneliti Barat bukanlah untuk membuat biografi filosofis atas pemikirannya, melainkan untuk melakukan “pembacaan pragmatis-historis”. Kita perlu memahami dan mengevaluasi Barat—baik dalam tataran gagasan maupun praktik nyata—dalam konteks hubungan historisnya dengan “yang lain”, serta dalam kerangka upaya kita membangun pengalaman peradaban baru yang mampu menerangi jalan bagi umat manusia.

Inti dari pendekatan ini adalah keterlibatan analitis dan dekonstruktif terhadap bagaimana Barat mengelola hubungan antara manusia dan Tuhan, antarmanusia, serta manusia dan alam semesta. Dari kacamata ini, kita tidak lagi berurusan dengan kamus konsep Barat, melainkan dengan manifestasi historisnya. Dan ketika kita membedahnya, kita akan menemukan tiga karakteristik fundamental yang mendefinisikan paradigma Barat:

Pertama: Emansipasi dari Nilai dan Kemerosotan Moral

Barat merepresentasikan pengalaman pelepasan diri dari fondasi nilai. Dalam konteks era “pasca-moral” saat ini, kita menyaksikan bagaimana konsep kewajiban—baik yang bersumber dari wahyu maupun akal sehat—terputus. Keegoisan didekriminalisasi, naluri dilepaskan menuju keinginan yang tak terbatas, dan kesadaran direduksi sekadar menjadi pengejaran kesenangan serta interpretasi estetis atas kehidupan.

Dalam premis modernitas, norma-norma ilahi yang transenden dan universal digantikan oleh akal manusia. Namun, ketika akal ini pun kehilangan sandaran nilai, ia akhirnya digantikan oleh “ego psikologis”. Keinginan psikologis tidak mengenal universalitas moral; ia hanyalah api yang terus membara menuntut kepuasan. Kesalahan fatal pemikiran Barat di sini adalah ketika mereka tidak lagi memandang penyakit kemerosotan ini sebagai penyimpangan dari kodrat manusia, melainkan justru melegitimasi dan merayakannya sebagai “gaya hidup yang alami” dan komponen utama subjektivitas manusia. Warisan spiritual pun dilabeli sebagai nilai usang yang harus dilampaui. Dengan demikian, pada tingkat ini, Barat bukanlah representasi dari kodrat manusia, melainkan pengalaman keterasingan dari nilai-nilai luhur.

Kedua: Epistemologi Penaklukan dan Kehendak Berkuasa

Paradigma Barat pada dasarnya digerakkan oleh “will to power” (kehendak untuk berkuasa). Merujuk pada kritik teolog Enrique Dussel, pernyataan masyhur Descartes, “Aku berpikir, maka aku ada,” sejatinya hanyalah manifestasi dari prinsip yang lebih gelap dan luas: “Aku menaklukkan, maka aku ada; aku menduduki, menundukkan, mengendalikan, dan mengetahui.”

Keunggulan intelektual Barat bukanlah latihan teoretis yang murni, melainkan puncak dari “genosida epistemik” yang dilakukan terhadap umat manusia. Sejarah mencatat jejak darah ini: pembantaian penduduk Muslim dan Yahudi di Andalusia, pembantaian penduduk asli Amerika, perbudakan orang Afrika, hingga pembakaran hidup-hidup perempuan yang dituduh penyihir.

Barat, dalam manifestasi sejarahnya, lebih sering tampil sebagai kekuatan yang mengeksploitasi dan memusnahkan, alih-alih sebagai kekuatan yang terbuka untuk berdialog. Bahkan filsuf seperti Hegel memberikan pembenaran epistemologis bagi prinsip penaklukan ini dengan memandang masyarakat Timur secara merendahkan, menganggapnya sekadar sebagai “masa kanak-kanak” akal budi manusia. Oleh sebab itu, studi kita atas Barat harus selalu dikaitkan dengan sejarah penaklukan, pendudukan, dan eksploitasi ini.

Ketiga: Kolonialisme Epistemik dan Destruksi Budaya

Barat memiliki dorongan sistematis untuk menghancurkan kekhasan budaya “yang lain”. Kasus pendudukan Prancis di Aljazair adalah contoh paling nyata. Mereka tidak hanya membawa senjata dan mesiu, tetapi juga membawa misionaris dan antropolog. Tujuannya jelas: memahami struktur psikologis dan intelektual masyarakat Aljazair untuk kemudian membongkar fondasinya dari dalam.

Masjid-masjid dialihfungsikan menjadi gereja atau bahkan kandang hewan. Bahasa Arab digusur oleh bahasa Prancis. Moral rakyat dirusak, dan peran “zawiyah” (pusat spiritual dan perlawanan) dilumpuhkan dengan cara mendistorsinya menjadi tempat takhayul dan kebodohan.

Kolonialisme Barat tidak pernah puas hanya dengan menduduki wilayah fisik; ia juga menduduki pikiran. Mereka sadar betul bahwa semangat perlawanan lahir dari akar budaya lokal. Oleh karena itu, dalam relasi dengan negara-negara Timur, Barat tidak hanya mengandalkan hegemoni politiknya, tetapi juga bekerja secara sistematis untuk melarutkan agama dan menonaktifkan peran budaya lokal.

Menyikapi Barat di Era Kontemporer

Melihat ketiga pilar ini, kita harus merevolusi cara kita berinteraksi dengan Barat. Pada intinya, Barat merepresentasikan pengalaman pemisahan dari nilai spiritual, kehendak berkuasa yang eksklusif (sebuah fenomena yang oleh Malik Bennabi dicatat sebagai peradaban yang gagal mengekspor nilainya secara universal), dan dorongan tanpa henti untuk mendekonstruksi budaya bangsa lain.

Bahkan hingga hari ini, pola ini masih berlanjut—meski dengan wajah yang lebih halus. Tuntutan lembaga-lembaga Barat agar negara-negara Arab dan Islam mengubah kurikulum pendidikan mereka agar “selaras dengan tantangan global” adalah bentuk modern dari upaya menghancurkan kekhasan budaya dan menonaktifkan peran peradaban lokal.

Maka, memperbarui pendekatan kita dalam mempelajari Barat berarti membebaskan diri dari ilusi bahwa Barat adalah model ideal bagi pengetahuan dan praktik peradaban. Sebaliknya, kita harus berani mengakui Barat secara kritis sebagai sebuah fenomena historis yang membawa kemerosotan moral, perjuangan dominasi yang ilusif, dan dekonstruksi terhadap struktur budaya manusia. Hanya dengan kesadaran inilah kita dapat mulai merancang jalan peradaban kita sendiri.[]