Piala Dunia 2026: Siapa yang Untung, FIFA atau Negara Tuan Rumah?

Oleh: H. Roland Gunawan, Lc., Mudir Madrasah Diniyah Lailiyah (MDL) Al-Fattah Kuningan

Peluit pembuka Piala Dunia 2026 segera dibunyikan, yang dimulai pada 11 Juni di 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tetapi pertanyaan sebenarnya bukanlah, “Siapa yang akan mengangkat trofi?” melainkan, “Siapa yang akan menghasilkan uang?”.

Selama beberapa dekade, narasi yang beredar adalah bahwa menjadi tuan rumah acara olahraga terbesar di dunia berarti “ledakan ekonomi” bagi negara tuan rumah. Namun, kenyataan menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda.

Angka-angka Spektakuler Piala Dunia 2026, Tapi Untuk Siapa?

Angka-angka yang dirilis oleh FIFA benar-benar mengesankan. Menurut studi terbaru yang dilakukan bekerja sama dengan para ahli ekonomi, edisi Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menghasilkan hal-hal berikut:

• $40,9 miliar dampak total pada PDB global.
• $30,5 miliar pendapatan langsung untuk ketiga negara tuan rumah secara gabungan.
• 824.000 lapangan kerja akan tercipta, secara langsung atau tidak langsung.

FIFA juga memperkirakan bahwa pendapatannya untuk turnamen 2023-2026 akan melebihi $13 miliar, yang berasal dari hak siar yang diperkirakan sebesar $4,3 miliar dan kesepakatan sponsor yang mendekati $2,7 miliar.

Namun, seperti yang sering terjadi, “angka tidak berbohong, tetapi pembohong menyukai angka”. Sebagian besar dari pendapatan yang sangat besar ini masuk ke kas FIFA, bukan ke kas negara tuan rumah.

Dalam tulisan ini, kita tidak akan melacak tiket pemain, tetapi lebih kepada menelusuri aliran uang dan menganalisis neraca untung dan rugi untuk negara-negara yang telah menjadi tuan rumah turnamen, yang berpuncak pada edisi saat ini, yang diperkirakan akan menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah.

Menelaah “Gajah Putih”: Pelajaran dari Masa Lalu

Untuk memahami neraca untung dan rugi secara lebih mendalam, kita harus melihat apa yang terjadi setelah turnamen berakhir pada edisi Piala Dunia sebelumnya. “Gajah putih” adalah istilah yang digunakan para ekonom untuk menggambarkan stadion dan infrastruktur mewah yang ditinggalkan setelah acara tersebut, menjadi beban keuangan daripada keuntungan.

Qatar 2022: Turnamen Termahal dalam Sejarah

Ketika Qatar memenangkan hak penyelenggaraan pada tahun 2010, mereka memulai pengeluaran besar-besaran yang digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah Piala Dunia, dengan perkiraan menunjukkan bahwa mereka menghabiskan sekitar $220 miliar untuk proyek infrastruktur yang sepenuhnya baru. Anggaran yang sangat besar ini termasuk membangun Kota Lusail dari awal, jaringan metro canggih, Bandara Internasional Hamad, dan tujuh stadion baru.

Di sisi lain, pendapatan turnamen diperkirakan hanya sebesar $17 miliar, perbedaan signifikan yang mencerminkan bahwa pengembalian ekonomi langsung hanya mencakup sebagian kecil dari investasi. Namun, Qatar melihat melampaui keuntungan langsung, memandang penyelenggaraan turnamen Piala Dunia sebagai alat untuk mencapai visinya dalam mendiversifikasi ekonomi dari sektor minyak dan gas.

Saat ini, Qatar terus memanfaatkan infrastruktur ini untuk menyelenggarakan konferensi internasional dan acara olahraga besar lainnya, yang menunjukkan bahwa warisan turnamen mungkin terletak pada revitalisasi sektor pariwisata dan jasa dalam jangka panjang. Dan jika ada yang meragukan hal ini, menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Piala Dunia Qatar menyumbang antara 0,7% dan 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Rusia 2018: Perhitungan Berbeda

Dalam Piala Dunia Rusia, Moskow menghabiskan sekitar $11,6 miliar, yang menguntungkan kota-kota tuan rumah dengan stadion baru, jalan yang ditingkatkan, dan bandara yang dimodernisasi. Secara angka, turnamen tersebut menghasilkan pengembalian ekonomi sebesar $14,5 miliar untuk Rusia antara tahun 2013 dan 2018, yang menyumbang sekitar 1,1% terhadap PDB tahunan Rusia.

Namun, pengembalian ini tetap terbatas dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan menunjukkan bahwa dampak positif jangka panjang hanya akan menambah antara 150 dan 210 miliar rubel setiap tahun selama lima tahun berikutnya—jumlah yang dapat diabaikan dibandingkan dengan ukuran ekonomi Rusia.

Brasil 2014: Pelajaran Kegagalan Ekonomi

Pengalaman Brasil menjadi peringatan global terhadap jebakan “megalomania” dalam menyelenggarakan acara semacam itu. Anggaran, yang awalnya diperkirakan sebesar 17 miliar real Brasil, akhirnya membengkak menjadi 27 miliar (sekitar $11,5 miliar pada saat itu).

Masalahnya bukan hanya inflasi, tetapi juga perencanaan yang buruk. Dua belas stadion dibangun di kota-kota tanpa klub sepak bola besar untuk menampung pertandingan setelah Piala Dunia. Hasilnya adalah stadion-stadion raksasa yang menjadi “proyek mangkrak”, dengan stadion Manaus yang sangat besar (menelan biaya $338 juta) digunakan sebagai garasi bus segera setelah turnamen Piala Dunia berakhir.

Kerugian tidak berhenti di situ. Investigasi selanjutnya mengungkapkan korupsi yang meluas, termasuk pembayaran tiga kali lipat harga normal untuk beton di stadion Maracanã yang legendaris. Pada akhirnya, selain kekalahan bersejarah 7-1 dari Jerman di semifinal, rakyat Brasil dibiarkan dengan akumulasi utang dan infrastruktur yang belum selesai atau terbengkalai.

Afrika Selatan 2010: Kesempatan yang Terlewatkan

Piala Afrika pertama sangat menjanjikan bagi Afrika Selatan, yang menghabiskan sekitar $3,6 miliar untuk persiapan, tetapi hasilnya juga mengecewakan.

Meskipun turnamen tersebut menciptakan sekitar 66.000 lapangan kerja di sektor konstruksi dan berkontribusi pada peningkatan jaringan jalan dan transportasi, pemanfaatan stadion setelah acara tersebut sangat terbatas. Sebuah studi yang diterbitkan dalam African Journal of Economics and Finance pada tahun 2016 menemukan bahwa “terjadi penurunan signifikan dalam pemanfaatan stadion setelah Piala Dunia 2010”, dan bahwa negara tersebut dibebani dengan warisan “kelebihan stadion yang dibangun melebihi kebutuhan, sehingga beberapa di antaranya tidak berkelanjutan secara finansial”.

Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa negara-negara berkembang, semisal Indonesia, paling rentan terhadap fenomena “gajah putih” karena mereka pasti melakukan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek besar ini, yang tidak menghasilkan manfaat berkelanjutan.

Permainan Angka Antara FIFA dan Kota-kota Penyelenggara

Jika dilihat dari gambaran yang lebih besar, terdapat kesenjangan signifikan antara kedua pihak. Kota-kota penyelenggara menanggung sebagian besar biaya langsung: keamanan, peningkatan infrastruktur, transportasi, dan biaya operasional.

Untuk Piala Dunia 2026, pemerintah federal AS mengalokasikan $625 juta untuk mengamankan kota-kota penyelenggara, dan angka ini tidak termasuk biaya lain yang ditanggung oleh pemerintah kota. Diperkirakan bahwa kota-kota di AS saja menghadapi defisit setidaknya $250 juta untuk menutupi pengeluaran tambahan ini.

Di sisi lain, FIFA menguasai semua aliran pendapatan utama: hak siar televisi, kesepakatan sponsor, penjualan tiket, dan lisensi merchandise. Pendapatan ini sepenuhnya masuk ke neraca FIFA, dengan kota-kota penyelenggara hampir tidak menerima bagian apa pun.

Jadi mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, berlomba-lomba menjadi tuan rumah Piala Dunia?

Jika angka keuangan tidak menguntungkan negara tuan rumah, mengapa mereka masih bersaing begitu sengit untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia?

Jawabannya terletak pada apa yang disebut para ekonom sebagai “dividen kekuatan lunak” dan “percepatan strategis”. Negara-negara tersebut tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk menghasilkan uang secara instan; melainkan, mereka menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan citra mereka di panggung dunia, menarik investasi asing, dan mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

Bagi mereka, menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan kesempatan untuk memposisikan diri kembali di peta pariwisata dan investasi global untuk tahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, negara-negara yang bercita-cita menjadi tuan rumah Piala Dunia menghadapi pertanyaan mendasar: Apakah mereka menginginkan “Piala Dunia Ekonomi” yang sesuai dengan visi mereka untuk masa depan, atau akankah mereka jatuh ke dalam perangkap membangun “gajah putih” yang menghabiskan uang pembayar pajak?[]